Korupsi, istilah yang mungkin sudah dikenal oleh kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tidak sedikit siswa SD yang sudah mengenal sosok Bibit dan Chandra atau memahami maksud dari rangkaian kata ”Cicak Vs Buaya”. Semoga saja ini sebuah bentuk kesadaran dini dari generasi bangsa di masa depan agar tidak tertular penyakit korupsi, yang sepertinya tidak ada obatnya di zaman ini.
Sudah banyak catatan-catatan penegakan hukum kasus korupsi di negeri ini. Ada catatan hitam, tetapi tidak sedikit pula catatan prestasi yang sudah dicapai oleh aparat penegak hukum, baik itu institusi Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam satu tahun ini, awan gelap begitu menyelimuti upaya pemberantasan korupsi, termasuk upaya preventif yang ingin dilakukan. Hal ini terlihat dari cukup sulitnya beberapa pejabat tinggi negara dilingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk melaporkan jumlah aset kekayaannya sebelum maupun setelah menjabat.
Beberapa catatan prestasi yang masih terekam dalam ingatan kita, misalnya kasus Al Amin, Urip Tri Gunawan, Artalyta dan lain-lain, telah menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Kepercayaan tersebut secara khusus ditujukan kepada KPK, yang dinilai lebih independen. Sementara institusi lain, seperti Kepolisian dan kejaksaan perlu kerja ekstra untuk meraih kepercayaan itu. Tugas semakin berat dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap KPK oleh oknum kepolisian dan kejaksaan yang telah menyedot perhatian masyarakat begitu luas, media massa dan elektronik memberitakannya setiap hari, bahkan cybercommunity (masyarakat dunia maya) pun membentuk gerakan facebookers yang mendukung Bibit dan Chandra.
Beberapa catatan prestasi yang masih terekam dalam ingatan kita, misalnya kasus Al Amin, Urip Tri Gunawan, Artalyta dan lain-lain, telah menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Kepercayaan tersebut secara khusus ditujukan kepada KPK, yang dinilai lebih independen. Sementara institusi lain, seperti Kepolisian dan kejaksaan perlu kerja ekstra untuk meraih kepercayaan itu. Tugas semakin berat dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap KPK oleh oknum kepolisian dan kejaksaan yang telah menyedot perhatian masyarakat begitu luas, media massa dan elektronik memberitakannya setiap hari, bahkan cybercommunity (masyarakat dunia maya) pun membentuk gerakan facebookers yang mendukung Bibit dan Chandra.
Bahaya Korupsi
Kongres PBB ke 8/1990 di Havana dalam laporannya menyatakan hakikat bahaya korupsi, yaitu dapat menghancurkan efektivitas potensial semua program pemerintah, dapat mengganggu/menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual dan kelompok. Sementara dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo disebutkan bahwa korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.
Hasil dari UN Convention Against Corruption 2003 diantaranya menyatakan bahwa korupsi adalah ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan “rule of law” dan mengancam stabilitas politik. Tidak jauh berbeda dengan hasil konvensi tersebut, Kongres PBB XI tahun 2005 juga menyatakan tentang hakikat bahaya korupsi, yaitu merintangi kemajuan sosial, ekonomi dan politik, sumber daya masyarakat dialokasikan tidak efisien, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, produktivitas menurun, efisiensi administratif berkurang, merusak/mengurangi legitimasi tatanan politik dan mengganggu pembangunan ekonomi yang berakibat pada ketidakstabilan politik, lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan dan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
Korupsi sangat berbahaya bagi sosial ekonomi masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan misalnya, akan menghambat siswa belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana.Uang 6,7 trilyun dalam kasus Centurygate setidaknya dapat diberikan sebagai beasiswa sebanyak 1 juta rupiah kepada 6.700.000 siswa.
Dengan melihat multi effect dari korupsi di atas, sangatlah wajar jika korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime dengan berbagai dimensinya, seperti economic crime, organized crime, white collar crime dan political crime. Dengan bentuknya yang extra ordinary crime, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar biasa pula. Jika bisa sesempurna mungkin sehingga tidak ada lagi celah bagi para koruptor untuk bebas, terlebih jika ada niat ingin melemahkan atau membubarkan KPK.
Hasil dari UN Convention Against Corruption 2003 diantaranya menyatakan bahwa korupsi adalah ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan “rule of law” dan mengancam stabilitas politik. Tidak jauh berbeda dengan hasil konvensi tersebut, Kongres PBB XI tahun 2005 juga menyatakan tentang hakikat bahaya korupsi, yaitu merintangi kemajuan sosial, ekonomi dan politik, sumber daya masyarakat dialokasikan tidak efisien, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, produktivitas menurun, efisiensi administratif berkurang, merusak/mengurangi legitimasi tatanan politik dan mengganggu pembangunan ekonomi yang berakibat pada ketidakstabilan politik, lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan dan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
Korupsi sangat berbahaya bagi sosial ekonomi masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan misalnya, akan menghambat siswa belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana.Uang 6,7 trilyun dalam kasus Centurygate setidaknya dapat diberikan sebagai beasiswa sebanyak 1 juta rupiah kepada 6.700.000 siswa.
Dengan melihat multi effect dari korupsi di atas, sangatlah wajar jika korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime dengan berbagai dimensinya, seperti economic crime, organized crime, white collar crime dan political crime. Dengan bentuknya yang extra ordinary crime, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar biasa pula. Jika bisa sesempurna mungkin sehingga tidak ada lagi celah bagi para koruptor untuk bebas, terlebih jika ada niat ingin melemahkan atau membubarkan KPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar